Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Dear Student
Setelah mempelajari Pancasila sebagai dasar ideologi negara, dalam diskusi selanjutnya adalah membahas tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan teroganisasi dalam suatu pemerintahan. Kemarin juga sudah kita diskusikan jenis-jenis pemerintahan, yang menurut ajaran Trias Politica Montesquieu dan ditafsirkan menjadi 3 kelompok, yakni:

  1. Demokrasi yang representatif dengan sistem parlementer
  2. Demokrasi yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan
  3. Demokrasi yang representatif dengan sistem pemisahan referendum
Apabila ketiga sistem pemerintahan tersebut dihubungkan dengan demokrasi modern, kiata akan menemukan 3 tipe demokrasi modern, yakni:
  1. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan. Misalkan seperti negara: Inggris, Malaysia, RRC, India, Australia dll.
  2. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan presidensial. Misalkan seperti negara: Indonesia dan Amerika Serikat.
  3. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan Stelsel referendum atau katrol secara langsung oleh rakyat (tipe campuran). Misalkan seperti negara Swiss dll.
Bagaimana dengan di negara kita tercinta ini? Sistem pemerintahan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada rumusan UUD tahun 1945. Secara konstitusional, negara kita berdasarkan hukum yang demokratis (constitutional democracy atau democratische techtstaat), yang didalamnya mengatur aspek-aspek mendasar kenegaraan, seperti prinsip negara hukum dan demokrasi (rule of law), tujuan dan cita-cita bernegara (staatside), pemisahan kekuasaan (separation of powers), hak dan wewenang lembaga negara, hubungan antar lembaga negara (checks and balances), sistem pemerintahan, dan prinsip-prinsip dasar HAM (human right).

Begitu pula sistem pemerintahan di Indonesia. UUD 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang kemudian kita kenal sebagai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Dalam pelaksanaannya, sistem di negara kita dikelompokkan menjadi dua peride, pertama dilaksanakan pada masa awal kemerdekaan dan setelah adanya perubahan (amandemen) UUD 1945. 
Kita juga sudah mengetahui, bahwa UUD 1945 sampai sekarang telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Yang pertama kali dilakukan pada tahun 1999.

Untuk menambah wawasan kebangsaan kita, mari kita diskusikan hal berikut dengan mengutip dari sumber belajar manapun:
  1. Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial
  2. Jelaskan secara ringkas pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah diamandemen.
  3. Diskusi ini akan lebih memudahakn kita dengan cara kelompok dua siswa dan sampaikanlah ulasan pemahaman yang telah kalian peroleh pada artikel ini.
Semoga bermanfaat.

Artikel terkait.
Sahilluqman
Sahilluqman Hanyalah seorang blogger yang ingin bermanfaat untuk sesama

Berlangganan via Email